Kekeliruhan Keputusan Kenaikan Biaya STNK dan BPKB Oleh Presiden Joko Widodo

Ada hal yang menarik terkait keputusan biaya kenaikan STNK dan BPKB kali ini, dimana Presiden Joko Widodo yang telah menandatangani keputusan tersebut justru mempertanyakan dan juga meminta agar kenaikan nya tidak terlalu tinggi, namun ternyata tidak kali ini saja Presiden Joko widodo bisa di katakan blunder terkait keputusan yang di tanda tanganinya.

Kira – kira apa saja kesalahan atau kekeliruhan yang di lakukan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut beberapa catatan ada sejumlah peraturan pemerintah yang di anggap blunder oleh sebagian masyarakat di Indonesia, Bahkan Presiden di nilai kurang menguasai materi yang dia tanda tangani sendiri seperti soal fasilitas uang muka kendaraan pada tahun 2015 lalu pada tahun 2016 ada pencopotan arcada sebagai menteri ESDM di tahun 2016 tentunya, dan terakhir soal kenaikan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, kita akan lihat satu per satu terlebih dahulu.

Pada tahun 2015 di mana tepatnya pada tanggal 20 Maret 2015, Presiden Joko Widodo sempat menandatangani Perpres No.39 Tahun 2015 yakni tentang uang muka mobil pejabat di mana uang muka ini, awal nya hanya 116 juta Rupiah. Namun ternyata, naik menjadi 210 juta Rupiah. tentu ini menjadi polimik ataupun kontroversi begitu di tengah masyarakat dan akhir nya pada tanggal 6 April 2015 presiden akhirnya mencabut keputusan Perpres No. 39 tahun 2015.

Pada tahun 2016 di mana ini mengenai dengan dua kewarganegaraan yang terlibat ataupun melibatkan mantan menteri ESDM pada waktu itu yakni Arcandra Tahar, di mana Arcandra di tunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjadi menteri ESDM namun keputusan ini lagi – lagi menjadi perbincangan di tengah – tengah masyarakat. Pasalnya pada tanggal 13 Agustus tersiar kkabar bahwa Arcandra telah memiliki pasport Amerika dan juga Indonesia, hal ini tentu saja di anggap melanggar undang – undang No.6 tahun 2011, itu terkait tentang keimigrasian lalu ada undang – undang No.12 tahun 2006 dan terakhir ada undang – undang No.39 tahun 2008 tentang kementerian negara, dan akhirnya pada 15 Agustus Presiden Jokowi mencopot Arcandra Tahar karena desakan dari banyak kalangan terkait dengan jabatan yang di duduki oleh Arcandra Tahar ini sendiri, dan akhirnya pada tanggal 13 Oktober Presiden Jokowi kembali menunjukan Arcandra Tahar. Namun kali ini di tunjuk sebagai wakil menteri ESDM di mana manteri ESDM di jabat langsung oleh Ignasius Johan, hal ini terjadi setelah menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerbitkan surat keputusan penetapan status WNI dari Arcandra itu sendiri.

Berita terakhir ini sangat ramai di perbincangi oleh masyarakat Indonesia khususnya juga di DKI Jakarta, Bogor dan lain sebagai nya di kota – kota besar kenaikan tarif penerbitan STNK dan BPKB yang menjadi perbincangan terhangat di awal tahun 2017 ini.

Menariknya Pro dan juga Kontra soal kenaikan tarif PNBP ini ternyata juga di respon oleh Presiden Joko Widodo dengan mempertanyakan mengenai keputusan tersebut, Namun hal ini tak lantas menurunkan niat Presiden Jokowi untuk tidak menaikkan tarif PNBP karena nyatanya pada tangal 6 Januari di putuskan tidak jadi direvisi, dan ini tentu saja menjadi pertanyaan dari masyarakat apakah ini Presiden termasuk tidak stabil begitu dalam memberikan keputusan nya atau justru ini ada dorongan dari pihak – pihak tertentu terkait hal tersebut, namun setidak nya dari hal ini kita bisa belajar bahwa Presiden Joko Widodo ternyata cukup mendengar aspirasi dari masyarakat.